INFLASI
PENYEBAB INFLASI
Dari uraian tentang jenis-jenis inflasi dapat diidentifikasikan faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi sebagai berikut:
1.Naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa
Ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil(PNS), biasanya diikuti dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Bila kenaikan besarnya permintaan ini tidak diimbangi dengan penambahan volume barang dan jasa di pasar, maka hal ini akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan gaji PNS ini pada dasarnya mengidikasikan adanya kenaikan jumlah uang yang beredar. Jenis inflasi ini disebut demand-pull inflation
2.Kenaikan biaya produksi
Pada waktu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka harga barang-barang di pasar juga akan meningkat. Karena kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi, akibatnya perusahaan juga menaikkan harga jual barang dan jasanya. Disini terjadi cost-push inflation.
3. Defisit anggaran belanja (APBN)
Defisit APBN yang ditutup dengan percetakan uang baru oleh Bank Indonesia, akan berakibat pada bertambahnya jumlah uang beredar, Dimana hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.
4. Menurunnya nilai tukar rupiah
Menurunnya nilai tukar terhadap valuta asing, seperti US dollar, Yen, Deutche Mark, akan berdampak pada semakin mahalnya barang-barang produksi impor. Hal ini berakibat pada kenaikan biaya produksi.
DAMPAK INFLASI
1. Dampak Postitif Inflasi
Apabila inflasi yang terjadi ringan, akan mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu
- Meningkatkan pendapatan nasional
- Membuat orang bergairah untuk bekerja,
- Menabung dan mengadakan investasi.
- Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.
- Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar).
2. Dampak Negatif Inflasi
Adapun dampak – dampak pada saat terjadi inflasi yang tak terkendali (hiperinflasi), antara lain:
- Orang menjadi tidak bersemangat bekerja, menabung, mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Masyarakat enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Walaupun tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat
- Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Dari berbagai dampak yang timbul tersebut muncul berbagai pihak yang di untungkan dan pihak yang di rugikan sebagai dampak adanya inflasi. Pihak-pihak tersebut antara lain:
Pihak Yang Diuntungkan:
a) Para pengusaha yang pada saat sebelum terjadinya inflasi, telah memiliki stock/persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar.
a.) Para pedagang yang dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatan memainkan harga barang. Cara yang dipakai adalah dengan menaikkan harga, karena ingin mendapatkan laba/keuntungan yang besar.
b.) Para spekulan yaitu orang-orang atau badan usaha yang mengadakan spekulasi, dengan cara menimbun barang sebanyak-banyaknya sebelum terjadinya inflasi dan menjualnya kembali pada saat inflasi terjadi, sehingga terjadinya kenaikan harga sangat menguntungkan mereka.
c.) Para peminjam karena pinjaman telah diambil sebelum harga barang-barang naik, sehingga nilai riil-nya lebih tinggi daripada sesudah inflasi terjadi, tetapi peminjam membayar kembali tetap sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelum terjadi inflasi.
Pihak Yang Dirugikan:
a.) Para konsumen, karena harus membayar lebih mahal, sehingga barang yang diperoleh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya inflasi.
b.) Mereka yang berpenghasilan tetap, karena dengan penghasilan tetap, naiknya harga barang-barang dan jasa, mengakibatkan jumlah barang-barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit, sehingga pendapatan riil/nyata berkurang, sedangkan kenaikan penghasilan atau pendapatan pada saat terjadi inflasi sulit diharapkan.
c.) Para pemborong atau kontraktor, karena harus mengeluarkan tambahan biaya agar dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan terjadinya inflasi dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikerjakan.
d.) Para pemberi pinjaman/kreditor, karena nilai riil dari pinjaman yang telah diberikan menjadi lebih kecil sebagai akibat terjadinya inflasi.
CARA MENGATASI INFLASI
Dalam menyikapi inflasi agar tidak berkepanjangan dan tidak berpengaruh yang besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain
a. Kebijakan Moneter.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Pada umumnya pendekatan moneter dipakai untuk mengatasi inflasi jangka pendek.
Kebijakan ini meliputi:
- Politik diskonto dan bunga pinjaman: Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, dapat dilakukan dengan cara menaikan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.
- Politik pasar terbuka: Bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
- Peningkatan cash ratio: Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
- Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit.
- Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang). Sneering ini pernah dilakukan oleh BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00, pada saat itu inflasi mencapai 650%.
b. Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:
- Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
- Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama
c. Kebijakan Non- Moneter
Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.
- Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar.
- Kebijakan upah, merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
- Pengawasan harga dan distribusi barang, dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar.
- Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan jumlah output dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Dengan bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung akan menurunkan harga.Kebijakan penentuan harga dan indexing ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
d. Kebijakan Sektor Riil
- Pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Contohnya bank BRI mencanangkan tahun ini sebagai Microyear.
- Menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak.
- Menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
Sumber:
http://alfiansyah.blog.fisip.uns.ac.id
http://wartawarga.gunadarma.ac.id
Eny Widiyanti 